Monday, July 20, 2020

Meluruskan Pemahaman Tentang KKR


Dua kali tulisan Zahlul Pasha terkait dengan KKR Aceh dimuat oleh Serambi Indonesia dalam rentan waktu yang tidak terlalu jauh. Dari tulisannya kita disadarkan bahwa secara subtantif KKR Aceh masih punya banyak masalah. 
Terlihat dari tulisan itu bahwa Zahlul masih belum puas dan boleh jadi masih menyimpan banyak amunisi untuk mengkritik KKR Aceh. Semangat mengkritik melalui tulisan ini patut diapresiasi sekalipun masih memiliki titik lemah.
Atas dasar itulah saya mencoba melengkapi, yang di sisi lain turut mengkritik pula tulisan tersebut. Sebagai sahabat, saya tahu persis bahwa Zahlul memang begitu berkonsentrasi dalam masalah ini. 
Namun, sebagai manusia tentu Zahlul juga bisa salah, atau barangkali lupa. Pertama, sejauh amatan penulis, Zahlul tidak atau belum juga menulis (klarifikasi) apa-apa, baik kepada Serambi, maupun di akun media sosial pribadinya. 
Klarifikasi dimaksud berkaitan dengan pengutipan pasal yang keliru, yaitu Pasal 30 huruf (b) yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (30) Qanun KKR Aceh. Masalahnya pasal tersbut tidak ada. 
Pasal 30 hanya berisi dua ayat, tanpa huruf. Sesuai komentarnya pada penulis, pasal yang ia maksud ternyata adalah Pasal 20 huruf (b). 
Agar lebis jelas, penulis utarakan bahwa Pasal 1 ayat 30 dan Pasal 20 huruf (b) sebenarnya memiliki hubungan antara umum dan khusus, di mana Pasal terakhir merupakan terjemahan lebih lanjut dari pasal 1 ayat (30) mengenai pengungkapan kebenaran.
Hanya saja, benar dikatakan Zahlul, dalam Pasal 1 ayat (30) tertulis secara ekspilisit bahwa pengungkapan kebanaran—yang merupakan bagian dari tugas KKR (Pasal 8)—hanya melingkupi pelanggaran HAM tidak berat, sedangkan Pasal 20 huruf (b) berbicara lain.
Kedua (dan yang kedua kalinya pula Zahlul menuliskannya), KKR Aceh ditempatkannya sebagai lembaga (komisi) alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. 
Dalam hukum, istilah alternatif punya konsekuensi yang berbeda dengan istilah lainnya. “Alternatif” mengacu pada pilihan yang saling mengesampingkan. Dalam masalah ini, posisi demikian seolah menjelaskan, bila sudah melalui KKR, berarti Pengadilan HAM tidak lagi berperan. 
Artinya, menempatkan KKR sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM selain akan melukai perasaan korban karena kenyataannya KKR tidak dapat memberi keadilan (menghukum), juga telah dinyatakan inkonstitusinal oleh MK (dimuat pula dalam putusan Nomor 020/PUU-IV/2006). 
Karena problem ini pulalah UU KKR kehilangan jantungnya dan akhirnya mati; tidak berlaku sama sekali. Penulis menilai bahwa menempatkan KKR Aceh sebagai alternatif dalam kasus ini, sama saja dengan membunuh KKR untuk kedua kalinya. 
Maksudnya, ketika KKR Nasional (sebagai induk) dinyatakan inkonstitusional karena posisinya sebagai lembaga alternatif, kita malah menjerumuskan KKR Aceh untuk turut menangung nasib yang sama (dengan KKR Nasional) karena posisinya yang juga lembaga alternatif. 
Padahal, pembentukan Qanun KKR Aceh itu telah menyesuaikan diri terhadap Pasal 44 UU KKR yang inkonestitusional tadi. Dengan kata lain, KKR di Aceh bukanlah lembaga alternatif di mana bila Pelanggaran HAM yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh KKR Aceh, perkaranya masih dapat diajukan lagi kepada pengadilan HAM (Pasal 48 ayat (2)).
Hal ini sesuai dengan prinsip kerja KKR Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (d) dan (i). Bila prinsip menolak pengampunan (impunitas) pada huruf (d) ditujukan agar pelaku kejahatan HAM berat tetap harus diproses dan diadili, maka prinsip komplementer pada huruf (i) Pasal a quo lebih menegaskan bahwa KKR adalah prasyarat atas pengungkapan atau secara umum adalah penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM. 
Itu sebabnya mengapa Bhatara Ibnu Reza mengatakan, ke depan, KKR tidak boleh dimulai dengan prasangka bahwa kebenaran (truth) dan keadilan (justice) adalah alternatif-alternatif pilihan penyelesaian pelanggaran masa lalu. 
Sebab, kebenaran bukanlah salah satu bentuk alternatif namun sebagai persyaratan utama untuk pencapaian keadilan (hukumonline.com, 25/6/2003).
Ketiga, ketika Zahlul berbicara soal indepedensi KKR Aceh kiranya ada kesan gegabah dan menuding. Zahlul mengatakan pembentukan KKR Aceh merupakan pengakuan diam-diam bahwa sistem peradilan umum tak dapat diharapkan terlalu banyak untuk menyelesaikan berbagai kejahatan terhadap HAM yang pengoperasiannya berada dalam wilayah pengaruh politik. 
Zahlul berharap agar pengaruh politik—sebagaimana yang ia tuduhkan—tidak masuk ke dalam KKR Aceh. Bila itu terjadi, lanjutnya, maka KKR Aceh akan sama dan tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Kekhawatiran berlebihan ini yang menurut penulis membuat Zahlul keluar jauh dan menyimpang dari kebenaran.
Setidaknya pandangan Zahlul dapat dibantah dengan alasan berikut: Pertama, kejahatan HAM berat bukan ranahnya peradilan umum. Kecuali Zahlul punya klasifikasi tersendiri menganai apa itu peradilan umum, yang mungkin Pengadilan HAM ad hoc ia masukkan kedalamnya. 
Dalam Qanun KKR, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang ada di Aceh. Kedua, tidak benar bahwa peradilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Hal ini dikarenan poisi peradilan (yudikatif) yang setara dengan eksekutif dan legislatif berdasarkan UUD 45. 
Hakim bahkan sangat bebas karena posisinya yang juga dapat menafsirkan bahkan menemukan hukum baru. Yang mungkin diserang dari kekuasaan yudikatif itu malah indepedensi personal hakimnya. 
Sedangkan KKR justru lebih rentan dari itu. Baru-baru ini KKR Aceh bahkan sudah terkendala soal logistik yang artinya secara finansial (fungsi budgeting) KKR Aceh belum independen.
Terakhir, KKR, terlebih di Aceh, tidak dapat disamakan dengan KPK dan komisi-komisi negara lainnya. Apalagi mengasumsikan bahwa kerja KKR lebih jauh dari peradilan umum. 
Pembentukan KKR kiranya hanya karena persyaratan legal dari sebuah pembuktian yang terlalu ketat di samping alasan lain. 
Adapun logika bobroknya penegakan hukum tidak dapat diterima dalam hal ini karena KKR Aceh justru akan sangat membutuhkan lembaga-lembaga lain seperti Pengadilan HAM untuk merekomendasikan langkah-langkah legal demi tercegahnya keberulangan pelanggaran HAM masa lalu. 
Dalam laporannya, KKR Aceh bahkan harus membuat rekomendasi demi perlindungan hak asasi manusia di antaranya berisi tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM (Pasal 16 ayat (4) huruf (d)). 
Sebagai penutup, tulisan ini bisa jadi juga terdapat banyak kelemahan yang perlu diluruskan pula.
--
Tulisan ini telah terbit pada 5 Agustus 2017 di Pikiran Merdeka.

Thursday, July 16, 2020

Memilih Pemimpin, Gunakan Hati Nurani

Sumber: harianmomentum.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Februari 2017 mendatang gaungnya sudah terdengar sejak awal 2016 lalu. Bahkan setelah pesta demokrasi di suatu daerah selesai dilaksanakan, biasanya sebagian partai/orang memang sudah mengambil ancang-ancang untuk kontes politik berikutnya.
Artinya, bakal calon kepala daerah yang bermunculan hari ini—meski ada yang baru, sebenarnya adalah orang (baik independen maupun diusung partai) yang sudah mempersiapkan amunisinya untuk bertarung dalam petarungan mendatang. 
Pilkada serentak tahap dua ini digelar di tujuh provinsi, delapan belas kota, dan tujuh puluh enam kabupaten. Total panggung demokrasi yang mencapai angka 101 ini tentu memakan biaya yang luar biasa besar. 
Namun, hitungan itu dianggap lebih murah jika dibanding dengan Pilkada pra-putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 lalu. Aceh termasuk dari tujuh provinsi yang akan memilih siapa gubernur dan wakil gubernur mereka mendatang. 
Adapun Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah, Muzakir Manaf, dan Zaini Abdullah adalah nama-nama yang sudah tercium sejak lama akan mencalonkan kembali diri mereka pada Pilkada 2017. Hanya saja, Irwandi dan Nova kiranya masih setia meski Pilkada 2012 lalu dikalahkan oleh pasangan Zaini – Muzakir yang memperoleh 55 % dari total 3,2 juta pemilih.

Sedangkan Zaini bercerai dengan wakilnya, Muzakir Manaf. Masing-masing mereka mencalonkan diri sebagaimana pernah terjadi pada Irwandi dan Nazar tahun 2012 lalu. Jika perceraian Irwandi dan Nazar (mungkin) menjadi faktor kekalahan mereka, apakah perceraian Zaini dan Muzakir akan bernasib sama, maka Pilkada 2017 mendatang pembuktiannya.
Menghadapi semakin dekatnya tanggal main Pilkada serentak tahap dua ini, tentu semakin keras pula usaha para bakal calon dalam mempersiapkan diri. Blusukan demi blusukan, pertemuan di sana sini, lobi kanan lobi kiri, dan berbagai upaya semakin gencar dilakukan. 
Bahkan tidak heran jika sebagian bakal calon itu mendadak ‘alim dan santun. Berbagai simbol—yang dapat menjelaskan betapa baiknya mereka, turut dipakai, dibawa pada setiap kali mereka melakukan kunjungan. Orasi (ceramah) politik turut dihiasi dengan kata-kata yang memukau dan penuh harap, tak jarang yang membawa hadits dan ayat-ayat.
Sayangnya, di setiap kali itu pula masyarakat tersihir, tak sadar dengan wajah politisi yang ditutupi topeng kemunafikan. Parahnya mereka (masyarakat) pula yang mempromosikan bakal calon yang mereka senangi itu.
Fenomena di atas juga terjadi pada Pilkada kali ini. Bagaimanapun suatu peristiwa itu terjadi, jika ia berkaitan dengan sosok yang akan menjadi pesaing dalam Pilkada 2017 ini, tentu akan dimanfaatkan untuk sebuah kemenangan. 
Tidak dapat dipungkiri, sebagian orang bahkan tidak henti-hentinya mencari kesalahan pesaingnya. Sisi lemah lawan politik bagi mereka adalah senjata untuk memenangkan dirinya dan menjatuhkan lawan. Di samping itu, seseorang akan menjadi bagian dari suatu kelompok yang menurutnya akan menambah lumbung suara baginya. 
Tidak heran jika dengan bangga seseorang akan mengaku Islam, Aslussunnah, merakyat, memakai sorban, memakai baju khas daerah tertentu, dan hal lainnya yang menunjukkan dirinya adalah bagian dari kelompok yang disasarnya.

Adalah baik berusaha untuk suatu kemenangan, sedangkan kemenangan untuk mengalahkan orang lain, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang curang dan melawan hukum patut disayangkan. Namun, sikap menghalalkan segala cara ini yang paling lumrah terjadi. 
Di setiap Pilkada berlangsung, tentu ada sengketa dan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini tak lain disebabkan oleh mental para calon dan pendukung yang hanya ingin menang. Kebanyakan dari partai/orang atau masyarakat kita memang sekadar mencari kemenangan. 
Bagaimana mengelola pemerintahan pasca kemenangan itu diraih justru menjadi nomor sekian untuk dipentingkan. Tipelogi partai/orang dan masyarakat seperti ini tentu mempengaruhi kualitas demokrasi kita.
Para pencari kemenangan itu biasanya mengartikan politik hanya sebatas Pilkada dan Pemilu. Definisi politik yang lumrah dan mudah dipahami oleh mereka hanya sebatas seni meraih dan mempertahankan kekuasaan semata. 
Karena hanya sebatas itu, tidak perlu diharapkan program-program kerja mereka yang berdampak pada kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum. Sebab, mereka hanya bekerja untuk menang dan mempertahankan kemenangan.
Maka tak heran jika politik jadi negatif maknanya. Politik yang diartikan demikian biasanya bablas; membuat orang cenderung melanggar batas. 
Dari fakta-fakta demikian pulalah muncul istilah “tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan”. Statement yang sulit dibantah tentunya. Adapun di lain sisi, politik dalam arti sempit ini turut membuat orang jadi apatis.

Idealnya politik tidaklah demikian. Politik sejatinya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dua fungsi pokok dari politik adalah menegakkan agama dan mengelola tatanan kehidupan di dunia. Di Aceh, politik dapat pula berarti sebagai penopang bagi tegaknya syariat Islam. 
Dengan begitu, berpolitik harusnya tetap memperhatikan bahkan harus tunduk pada koridor hukum yang sudah digariskan. Untuk mencapai definisi ideal ini, maka para bakal calon, atau nantinya menjadi calon, dan para pendukungnya harus merubah mental mereka. 
Kemenangan mesti diposisikan sebagai dampak dari usaha mereka, bukan tujuan. Yang dicari semestinya adalah siapa yang amanah, adil, cerdas, dan pantas atau layak menjadi kepala daerah.
Dengan begitu, tidak menjadi persoalan siapapun yang akan menang. Kita hanya perlu proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Dari proses yang baik itulah akan terpilih orang yang memang sepantasnya menang nantinya.
Selanjutnya, jika semula Pilkada bagi kita adalah memilih yang besar peluang menangnya, sekarang paradigma itu harus diubah. Kita semestinya memilih orang yang pantas berdasarkan standar tertentu.
Jika awalnya kita memilih berdasarkan besarnya elektabilitas bakal calon dari hasil survey lembaga tertentu, kita beralih untuk mengabaikan survey-survey itu dan kembali ke hati kita masing-masing. Meski penting melihat hasil dari suatu riset, namun tidak tepat menjadikannya sebagai satu-satunya alasan. 
Kita harusnya independen dari pengaruh-pengaruh apapun. Memilih seharusnya didasarkan pada kebebasan, kejujuran hati, dan pengetahuan yang kita miliki. Terakhir, memilih seharusnya menjadi proses mencari pemimpin, bukan mencari kemenangan bagi calon yang kita dukung. Dua paradigma ini tentu berbeda. Allahu a’lam.
--
Tulisan ini telah terbit pada 10 Oktober 2016 di www.acehtrend.com.

Monday, July 13, 2020

Alasan dan Trik Memilih Pemimpin

Sumber: ahdanamir.wordpress.com

Pemilihan gubernur di berbagai daerah mulai panas dibincangkan. Aceh sendiri, beberapa kandidat sudah memastikan dirinya maju, dan kemungkinan munculnya. Pemilihan gubernur mau tidak mau akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. 
Pemilihan Gubernur itu sendiri berarti sebuah proses di mana pemilih akan memilih para calon (independent atau yang diusung partai) yang ditetapkan untuk dipilih. Artinya, hanya calon yang tertera dalam lembaran pemilihanlah yang boleh dipilih (dicoblos) nantinya.
Hal yang paling urgen dibicarakan menurut penulis saat ini adalah alasan-alasan mengapa harus memilih, dan siapa yang harus dipilih. Ada pun cara memilih, hal-hal yang dilarang dalam proses pemilihan, telah sering disosialisasikan oleh penyelenggara pemilihan (KPU atau dengan sebutan KIP di Provinsi Aceh), dan Bawaslu. 
Meski hal yang hendak dibicarakan juga pernah disinggung, tapi porsinya masih belum cukup menurut penulis. Besarnya angka golput menunjukkan bahwa kesadaran untuk memilih masih terhitung rendah. Semestinya, mukallaf (subjek hukum) menyadari pentingnya menggunakan hak pilih. 
Atau karena memilih diasumsikan sebagai hak, lantas hak boleh saja untuk tidak digunakan. Pandangan seperti ini harus diluruskan guna menciptakan Indonesia yang lebih partisipatif. Jika tidak, maka hak untuk mendapat pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak didiskriminasi atas dasar apa pun, dan hak-hak lainnya juga akan terancam.
Hak idealnya dipahami sebagai kesadaran tertinggi, di mana kedudukannya lebih tinggi dari pada kewajiban. Maksudnya, seseorang harus benar-benar menyadari bahwa hak pilih itu benar-benar penting untuk digunakan. Ini juga menyangkut dengan dirinya secara pribadi, dan bangsa secara bersamaan. 
Saya katakan lebih tinggi dari pada kewajiban, karena menuntut hak adalah atas dasar keinginan sendiri, kemauan nurani. Sementara melaksanakan kewajiban menggambarkan adanya pemaksa yang memaksa agar kita melakukan suatu perbuatan. 
Pada tahap seseorang ingin berbuat, menuntut, atau melakukan sesuatu atas dasar haknya, maka di situ dia menyadari bahwa hal itu adalah kebutuhan. Jadi, dia tidak perlu dipaksa. Karena dia butuh Tuhan, maka dia pergi ke Mesjid setiap kali mendengar panggilan Tuhan. Begitulah kira-kira analoginya.
Jika hak memilih dipahami seperti penjelasan di atas, tentu angka golput (tidak memilih) menjadi berkurang. Setiap orang kiranya akan berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Persoalannya adalah, sejauh mana penyelenggara pemilihan umum memberi pencerahan tentang hal ini? 
Bahkan, jika ditanya bagaimana pemilihan memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan, kita akan sulit menjawabnya. Mungkin ini pula yang menyebabkan pesimisme masyarakat untuk tidak memilih menjadi benar. 
Atau, mereka akan memilih dengan tanpa rasa berdosa ‘menerima bayaran’ orang yang meminta untuk dipilih. Untuk tingkatan awam, hal ini sangat rasional. Inilah anggapan khalayak ramai. Jika bukan sekarang menikmati dari mereka, kapan lagi? 
Nunggu mereka duduk? Bukankah semua pejabat lupa daratan? Jika begini masalahnya, maka sosialisasi, pelatihan pemilih, dan kegiatan sejenisnya harus berorientasi kepada pandangan yang ideal. Nilai-nilai kebenaran harus dibicarakan dan diterapkan pada tahap bersamaan. 
Juga membicarakan siapa yang semestinya dipilih, tentunya tanpa pengaruh parpol tertentu jika lembaga penyelenggara kegiatan adalah netral. Namun, perlu diutarakan satu alasan lagi mengapa kita harus memilih.
Paling tidak, jika menggunakan hak pilih di atas masih tidak bisa diterima, maka alasan berikutnya sekurang-kurangnya harus dipertimbangkan. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi menyuruh shahabat untuk memilih salah seorang pemimpin meski para shahabat itu hanya bertiga saja. 
Jika dalam keadaan tiga orang saja membutuhkan pemimpin, bukankah dalam sekup seperti kabupaten, provinsi, bahkan Negara lebih dibutuhkan? Mungkin pandangan ini akan ditangkis dengan sanggahan, “Bukan saya saja yang memilih, tanpa saya, toh pemimpin, para wakil rakyat juga akan dipilih. Dan tentunya, akan ada yang terpilih”.
Persoalannya bukan itu, pemilihan sebenarnya lebih dari sekadar memilih. Di dalamnya juga terdapat andil privat yang wajib mem-bai’at pemimpin. Jika tidak ikut, maka matinya disebut sebagai matinya orang jahiliyah (hadits). Meski sumpah setia (bai’at) tidak berada dalam proses pemilihan, paling tidak, pemilihan adalah proses awal untut mencari siapa-siapa yang harus di-bai’at.
Siapa yang mesti dipilih?
Di Indonesia, atau Aceh untuk daerah yang memberlakukan syari’at, partai-partai yang tidak berasaskan Islam tetaplah dibolehkan. Faktanya, partai yang berasaskan Islam juga belum tentu islami. Lalu partai/ orang seperti apa yang mesti dipilih? 
Jika saya menyatakan bahwa partai Islamlah yang harus dipilih, saya akan dibenturkan dengan fakta bahwa kader-kader partai-partai itu justru terlibat korupsi, kader partai yang nasionalis juga demikian.
Jadi terkadang, visi misi partai yang muncul dari asas apa yang mereka pakai, tidak lagi menjadi persoalan. Kemunafikan kian merajalela. Bahkan, di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sangat religius, partai yang ingin memisahkan agama dengan urusan negara (sekuler) sekalipun akan berkampanye layaknya da’i berdakwah. 
Targetnya agar dipilih, itu saja. Cara, baik dan buruk, tujuan, benar dan salah, tidak lagi penting. Kesemua itu persoalan nanti, setelah kekuasaan di tangan. Inilah yang menciptakan kekaburan. Perlu kaca mata yang benar-benar bersih, agar kita tidak salah pilih.
Oleh karenanya, kita harus meletakkan standar, ukuran tertentu, untuk kemudian mencari partai/ orang yang memenuhi kriteria tersebut, atau paling tidak mendekati. Kerja ini bukan perkara mudah, namun bukan pula tidak bisa dilakukan. 
Tolak ukur itu setinggi mungkin, sebaik mungkin, karena untuk mencari tepung yang benar-benar halus, kita harus juga mencari saringan yang benar-benar kecil lubangnya. Penyelesksian memang harus ketat untuk mencari orang-orang yang berkualitas. 
Kriteria (ukuran) yang penulis maksud adalah seluas mana ilmunya, seadil apakah orangnya, beriman atau tidak, ketakwaannya bagaimana, atau juga boleh dimasukkan kekayaan menjadi ukuran. Sebab, di antara alasan yang bisa diterima, orang kaya akan kecil kemungkinan mencari kekayaan, artinya dia akan sulit tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Kriteria di atas mungkin terlalu abstrak, sulit menemukan orang semacam itu. Paling tidak, kita bisa melihat dari aksi-aksi nyata para calon. Masa lalu menggambarkan kondisi hari ini, hari ini adalah cerminan masa depan. 
Jadi, kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah diperbuatnya sebelum dia memutuskan untuk naik sebagai calon Gubernur? Mungkin dengan melihat upayanya belajar untuk mencari sejauh mana ilmunya, atau pengabdian apa saja yang telah dia lakukan untuk melihat iman, takwa, dan keadilannya. 
Juga kita bisa melihat caranya berkampanye. Kecurangan-kecurangan nantinya akan mengurangi skor calon tersebut di mata kita. Semua itu bisa dilakukan. Setelah meletakkan ukuran tertentu, maka yang kita gunakan untuk melihat bukanlah kedua mata, melainkan mata hati atau sering disebut dengan hati nurani. 
Karena, sebaik-baik pemimpin adalah yang dia mencintai kita, dan kita mencintainya (hadits). Ini harus dibedakan dengan perasaan yang muncul karena hubungan kekerabatan. Jika itu yang kita lakukan, justru kita melakukan kesalahan. Perbuatan demikian malah disebut nepotisme.
Dulu, para ilmuan muslim sering menjadikan rijal (laki-laki) sebagai syarat di samping syarat-syarat lainnya. Tampaknya kondisi sekarang amat tidak relevan dengan konteks dahulu. Penulis sendiri, malah lebih mempertimbangkan perempuan karena fakta-fakta yang mendiskreditkan perempuan. 
Pelibatan perempuan di ruang publik paling tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Mau tidak mau, produk legislasi (misalnya), semestinya peka terhadap kebutuhan perempuan. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. 
Tapi, ini jangan dijadikan pertimbangan utama, karena Tuhan tidak membeda-bedakan hambanya. Perempuan dan laki-laki harus ditempatkan pada posisi yang sama, tidak ada yang saling mengungguli, kecuali usaha mereka dalam melakukan kebaikan (taqwa).
Sebagai penutup, penulis berharap agar kita benar-benar menggunakan hak pilih kita. Menggunakan hak pilih itu sendiri tidak boleh pula kita salahgunakan dengan memilih orang-orang yang membayar. Kita tidak boleh menerima uangnya, juga tidak boleh memilih orang seperti ini. 
Jadi, tidak ada istilah “ambil duitnya, jangan pilih orangnya”. Apakah kita tidak takut dengan ancaman neraka karena menerima sogokan? Bukankah penyogok dan yang disogok tempatnya di negaraka berdasarkan hadits? Mari memilih dengan bijak, adil, dan dengan ilmu (pengetahuan) yang kita miliki. Semoga bermanfaat.
--
Tulisan ini telah terbit pada tanggal 21 September 2016 di www.acehtrend.com.

Tuesday, June 23, 2020

Islam dan Kebinekaan

Sumber: news.detik.com

Islam agama suci lagi samawi
Turun dari Rabbi disebarkan Nabi
Petunjuk hidup agar tak rugi
Diakhirat kelak tak mungkin lagi merubah diri
Pluralitas atau perbedaan dari berbagai aspek merupakan kenyataan yang harus diterima. Bukan karena Tuhan tidak bisa menciptakaan manusia dalam satu suku, agama, bahasa, warna kulit, dan pikiran. Itu sangat mudah bagi Tuhan.
Tuhan justru ingin menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menciptakan keberagaman itu. Tujuannya agar manusia menyadari, terkagum-kagum; betapa indah Sang Pencipta, betapa besar Allah ta’ala, dan betapa penyayangnya Tuhan kepada kita.
Keberagaman hasil ciptaan Tuhan punya maksud agar kita saling mengenal. Mula-mula Tuhan menciptakan kita dari pasangan laki-laki dan perempuan, lalu kita terlahir menjadi anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Lantas, Tuhan menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kita saling berinteraksi, menganal satu dengan yang lainnya.
  Baca Juga: Problem Dasar dari Qanun Poligami                                    
Konsekuensi dari keberagaman itu antara lain adalah tradisi dan budaya yang beraneka dan banyak jumlahnya. Adapun Islam, ia hadir sebagai agama yang melindungi budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang baik itu. 
Dalam pandangan yang lebih fair, Islam bahkan mengadopsi budaya tertentu untuk dijadikan sebagai kebudayaan Islam—biasanya sebagai alat mengislamkan komunitas tertentu, atau tetap menjadi budaya setempat sementara Islam menghormatinya. 
Bukan karena Islam tidak sempurna. Bukan pula karena Islam hanya soal ibadah (dalam arti khusus) saja. Hal demikian merupakan bukti bahwa Islam bukan Arab, dan Arab bukan bukan pula Islam. 
Islam hanya petunjuk, pedoman hidup, agama yang mengapresiasi budaya, yang memuliakan akal manusia, membebaskan manusia dari kejahiliyahan ke puncak peradaban, dan suci bersumber dari Tuhan.
Hanya saja, budaya dan tradisi tidak semuanya baik. Beberapa tradisi dan budaya justru merendahkan martabat manusia. Terkadang budaya dan tradisi tertentu bahkan menjadikan manusia lebih rendah dari hewan.
Tanpa menyebut budaya-budaya dan tradisi-tradisi apa saja, manusia punya akal yang mampu menalar hal tersebut. Dalam Islam, al-Quran dan sunnah adalah tolak ukur benar tidaknya atau baik buruknya segala sesuatu. 
Dengan dua tolak ukur ini serta pertimbangan akal budi manusialah suatu tradisi dan budaya nantinya dinilai, apakah dapat diterima (dipertahankan) atau justru ditolak (ditinggalkan).
Kembali ke persoalan keberagaman, Islam sebagai agama juga merupakan satu identitas sementara Kristen, Hindu, dan agama lainnya merupakan identitas yang berbeda. Dengan kata lain, Islam juga hadir menjadi warna lain yang menjadikan pelangi kehidupan terlihat mempesona. 
Paling tidak, demikianlah umat agama lain memandang Islam. Layaknya suatu agama, Islampun kerap dianggap sebagai penghambat kemajuan bahkan persatuan. Pandangan demikian, selain keliru, juga cenderung ingin meninggikan satu cara pandang tertentu di atas Islam. 
Sebut saja pluralisme yang meyakini kita adalah sama (secara terpaksa) dan tersesat di antara pertanyaan-pertanyaan mendasar, lantas mengapa harus Islam jika agama lain sama saja?
Perbedaan atau keberagaman sebagai given (pemberian Tuhan), mesti dipahami sebagai alasan mengapa kita harus bersatu. Karena setelah menyatakan bahwa kita memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Tuhan secara tegas menyebutkan tujuan keberagaman itu. 
Allah meminta kita untuk saling kenal. Di ayat yang berbeda, Tuhan bahkan mewajibkan kita untuk menjadi satu kesatuan ummat yang bersatu dalam menyeru kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. 
Di sini berarti Tuhan juga menciptakan peluang bahwa perbedaan tidak selalu harus dipisahkan, justru sedapat mungkin untuk disatukan. Seperti Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu jua.
Namun ada yang keliru dari konsep penyatuan, yaitu penyamaan yang dipaksakan. Agama lain dipaksa masuk Islam – padahal la ikraha fi al-din, lantas Islam juga dipaksa untuk ikut millah agama atau paham yang lain. 
Allah pernah memberi pernyataan keras terkait hal ini, bahwa jika Dia menghendaki maka semua ummat akan beriman dan menyembah-Nya. Namun, Tuhan tidak menghendaki itu agar nabi Muhammad dan kita tahu posisi dan berdakwah sesuai kapasitas kita masing-masing. 
Tidak ada yang boleh menyerobot hak Tuhan jika Tuhan tidak memberikan hak itu. Ya, sesungguhnya kita hanya menyampaikan petunjuk, sampai tidaknya, diterima tidaknya, maka tidak ada kewenanggan kita memaksa orang lain.
   Baca Juga: Islam di Aceh: Syariat dan Siasat                                                     
Kemudian, ada pula anggapan bahwa setiap pemberian (given) harus dijaga dan dipertahankan. Pandangan demikian tidak sepenuhnya benar. Pemberian terkadang punya maksud agar kita mengubahnya. 
Sebut saja orientasi seks – sebagian negara telah melegalkannya, pemberian seperti ini harus dinormalkan kembali; bahwa perempuan harus suka laki-laki dan laki-laki harus suka perempuan. 
Mempertahankan given ini justru mengundang musibah karena Allah jelas melarangnya. Contoh besar pernah terjadi di masa Nabi Luth ‘alaihi al-salam, di mana kaumnya diberi azab karena homo seks.
Singkatnya, pemberian terkadang bagaikan penyakit yang kita disuruh untuk berusaha mengobatinya. Mungkin analoginya kurang tepat karena alasan bahwa penyakit tidak tergolong kepada given, sebab manusia bisa menciptakan sakit itu sendiri. 
Namun dapat dibantah bahwa setiap yang diusahakan manusia sejatinya juga pemberian Tuhan. Lagi pula, sakit juga bukan sesuatu yang diminta oleh manusia, sementara Tuhan memberinya. Jadi, keberagaman seperti ini tidak tergolong kepada keberagaman yang patut diapresiasi, bahkan mesti dibasmi.
Lanjut dari pada itu, keberagaman punya ruang tersendiri dan tidak boleh masuk di segala ruang. Hanya di beberapa aspek kehidupan saja manusia bisa beragam bahkan menciptakan keberagamannya sendiri. 
Misalnya men-design rumah, berpakaian asal menutup aurat, metode belajar kreatif, dan sangat banyak keberagaman lainnya. Adapun shalat, zakat, puasa, membaca al-Quran, dan lainnya, merupakan contoh amalan yang memiliki aspek khusus, yang tidak boleh diada-adakan, dan mesti mengikuti praktek Nabi. 
Hal ini karena kita tidak punya wewenang bahkan tidak tahu motif pensyariatannya. Meskipun kita dapat menggali hikmah-hikmah tertentu, namun mengapa tiga rakaat, mengapa 100 kali jilid, mengapa harus ada ruku, harus sujud, dan sebaginya, tidak diketahui persis alasannya. Melaksanakannya hanya karena ketaatan iman semata.
  Baca Juga: Islam dan Indeks Toleransi di Aceh                                                    
Dapat disimpulkan bahwa, di satu sisi Islam menghormati perbedaan, namun di sisi lain, Islam juga harus seragam. Tidak hanya Islam, agama-agama lain tentu harus punya kesamaan di mana pemeluknya tidak diberi kewenangan menciptakan perbedaan yang merusak kesucian agamanya. 
Biasanya yang seragam itu adalah persoalan ibadah-ibadah mahdhah saja. Pun demikian, harus pula dipahami bahwa satu amalan belum tentu mahdhah keseluruhannya. Membaca al-Quran tidak khusus dari sisi waktu, kita bisa membaca kapan saja. 
Al-Quran yang dipakai juga tidak mesti jilidan kertas yang tebal, boleh pakai Quran digital. Namun, membaacanya dengan kaidah tajwid dan langgam Arab yang disepakati adalah keharusan yang tidak bisa diganti dengan cara lain. Apa pun alasannya, terlebih dengan alasan menusantarakan Islam agar lebih sesuai dengan kondisi ke-Indonesiaan.
Note:
Ditulis oleh Khairil Akbar. Tulisan ini telah terbit pada 27 Juli 2017 di Nusantra News.

Monday, June 22, 2020

Menyoal Proses Ajudikasi Pelanggaran Pemilu di Bawaslu

Rakertas Penegakan Hukum Pemilu. Dokumentasi Panwaslih Aceh.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau di Aceh disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan badan penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga bertugas mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu serta menindak pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu itu sendiri.
Fungsi terakhir ini, yakni menindak pelanggaran Pemilu kerap disandingkan dengan slogan Bawaslu sebagai lembaga yang menegakkan keadilan Pemilu. Bawaslu bahkan selalu menggunakan jargon Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka. Namun, tidak sedikit orang yang dilaporkan atau berperkara di Bawaslu malah menemukan ketidakadilan di sana.
Anggapan ini mungkin akan mudah disangkal karena dipandang subjektif. Karenanya, tulisan ini juga tidak akan menjadikan subjektivitas para pihak yang berperkara sebagai dasarnya. Di sini, penulis justru ingin menguji anggapan di atas dengan menyorot beberapa Pasal dalam Peraturan Bawaslu terkait dengan mekanisme penagakan hukum Pemilu di Bawaslu.
Sebelum jauh ke sana, penting dikemukakan bahwa penegakan hukum Pemilu di sini dibatasi pada tugas Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu yang dipersempit pada fungsi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu. Sebagaimana diketahui, Bawaslu diberi kewenangan tidak hanya menerima, memeriksa, dan mengkaji, juga memutus laporan/temuan pelanggaran administratif Pemilu; yang terakhir adalah tugas baru bagi Bawaslu.
Pembatasan di atas dikarenakan tidak semua pelanggaran Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Pelanggaran yang putusannya berada di Bawaslu hanyalah pelanggaran administratif Pemilu. Sedangkan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tindak pidana Pemilu diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Adapun terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, Bawaslu hanya sebatas memberi rekomendasi ke instansi terkait. Singkatnya, selain pelanggaran administratif Pemilu, putusannya berada di instansi atau lembaga lain sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
Perkara lain yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu adalah sengketa proses Pemilu. Sengketa proses Pemilu tidak dibahas pada kesempatan ini karena punya persoalan yang relatif berbeda dan mustahil dirangkum dalam tulisan yang singkat ini.
Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran bersumber dari laporan dan temuan (Pasal 23 Perbawaslu 8/2018). Ini yang menjadi problem utama. Untuk laporan mungkin tidak begitu bermasalah, yang layak disoal di sini adalah temuan Bawaslu sebagai sumber pelanggaran.
Sebagaimana didefinisikan, temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu dan seluruh jajarannya pada setiap tahapan penyelenggaran Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilu (Pasal Pasal 1 Ayat 25 Perbawaslu 7/2018). Berdasarkan definisi ini, konflik kepentingan potensial terjadi.
Sekurang-kurangnya, pengawas yang menyelesaikan akan sangat berpotensi memenangkan Penemu dibanding Terlapor. Objektivitas Majelis Pemeriksa (Hakim) layak diragukan. Hal ini mungkin akan disangkal dengan alasan bahwa temuan pelanggaran administratif diselesaikan oleh Pengawas setingkat di atasnya.
Artinya, jika yang menemukan adalah Bawaslu Kabupaten, maka Bawaslu Provinsi-lah yang menjadi Majelis Pemeriksa-nya. Problemnya bukan karena yang mengadili orang lain, melainkan karena yang mengadili adalah lembaga yang sama. Tidak hanya karena mereka satu lembaga yang hierarkis, juga karena terdapat fungsi koordinasi dan supervisi di sana.
Alhasil, sangat kecil kemungkinan suatu temuan yang telah terkoordinasi akan ditolak pada sidang pendahuluan maupun pada sidang pemeriksaan. Mestinya fungsi pengawasan tidak akan digabung dengan fungsi ajudikasi. Selain itu, mungkin masih dapat ditoleransi.
Masalah kedua, hanya ada satu upaya hukum jika Terlapor tidak puas atas putusan yang diterimanya, yakni mengajukan koreksi ke Bawaslu RI; masih lembaga yang sama. Problemnya, Bawaslu RI berada di ibu kota negara. Bayangkan jika yang dirugikan adalah orang yang tidak punya uang lebih, apakah Bawaslu RI dapat menerima permohonan koreksi melalui surat, telepon seluler, atau email?
Nyatanya, yang mengajukan permintaan koreksi diperintahkan datang langsung ke Bawaslu RI (Pasal 61 Ayat 2 Perbawaslu 8/2018). Tentu tanpa jaminan. Upaya koreksi ini tidak melalui proses pembuktian. Majelis Pemeriksa hanya akan memeriksa aspek penerapan hukum (judex juris) dan bukan fakta yang mungkin dikelabui oleh bawahannya (Pasal 62 Ayat 3 Perbawaslu 8/2018). 
Baca Juga: Fikih Pemilu
Ketiga, dan ini kritik terakhir yang layak diajukan ialah menyangkut dengan profesionalisme Majelis. Pada level tertentu, sebut saja di Bawaslu RI, kualifikasi sebagai Majelis Pemeriksa boleh jadi memadai. Tapi, apakah kualifikasi itu dimiliki oleh Majelis Pemeriksa yang notabenenya adalah Komisioner yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan?
Padahal, untuk menjadi Hakim di lembaga peradilan, seseorang tidak hanya memiliki background pendidikan hukum/syariah, melainkan harus lulus CPNS dan telah mengikuti diklat prajabatan (enam bulan) dan diklat calon hakim selama dua setengah tahun. Sedangkan Komisioner Bawaslu di Provinsi/Kab/Kota tidak demikian.
Komisioner Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang jumlahnya hanya 3 sampai 5 orang hanya dibekali teknik-teknik persidangan dan sejenisnya lewat Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis, Bimbingan Teknis, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Model pendidikan demikian jelas tidak memadai untuk menjadi seorang Majelis Pemeriksa (Hakim) dalam sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

Sumber: AKURAT.co
Solusi jangka pendek untuk problem di atas adalah dengan membatasi (meniadakan) fungsi koordinasi dan supervisi jika terdapat suatu temuan. Temuan harus disamakan dengan laporan di mana Majelis Pemeriksa dilarang untuk berkomunikasi dengan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli terkait dengan pelanggaran yang sedang diperiksa di luar proses pemeriksaan (Pasal 18 Ayat 1 Perbawaslu 8/2018).
Mestinya komunikasi dengan Penemu juga dilarang, termasuk berkomunikasi kepada Bawaslu RI perihal perkara yang sedang ditangani. Selain untuk menjaga netralitas dan objektivitas Majelis Pemeriksa, hal ini juga untuk menghindari terjadinya intervensi dalam pengambilan putusan.
Bukankah sebelum dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan itu harus dirahasiakan? Adapun solusi lain, dan ini menjadi pembicaraan di antara para pakar dan pemangku kepentingan, adalah dengan mengalihkan fungsi ajudikasi kepada suatu badan yang sudah ada atau badan baru yang benar-benar memiliki kualifikasi sebagai peradilan.
Note:
Tulisan ini telah terbit di Qureta.com pada 27 Maret 2019. Penuli: Khairil Akbar.