Tuesday, September 15, 2020

PPKn dan Nilai-nilai Keunsyiahan: Suatu Pengenalan

 

Di negara yang dasar negaranya adalah Pancasila, maka segala aspek dalam kehidupannya haruslah sesuai dengan silai-sila di dalam Pancasila itu.


Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan(PPKn)  merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Syiah Kuala dan kiranya juga wajib bagi seluruh mahasiswa di Indonesia.


Pengelolaan mata kuliah ini tidak menjadi bagian dari Program Studi (Prodi) maupun Fakultas, melainkan berada di bawah pengelolaan UPT MKU bersama mata kuliah wajib lainnya. Jika ada pengecualian, maka hal itu sepertinya hanya berlaku bagi Prodi PPKn di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.


Sedangkan bagi Prodi lain, Mata Kuliah (MK) ini tidak menjadi bagian dari MK Prodi maupun MK Fakultas. Disebut Mata Kuliah Wajib Umum karena memang sifatnya yang wajib diambil dan diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan materi muatannya yang dipandang umum.


PPKn sendiri disebut sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai usaha pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur moral yang sejatinya berakar dari bangsa Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Dikatakan pula bahwa PPKn ini dapat diartikan sebgai penyiapan generasi muda (mahasiswa) atau penerus bangsa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengtahuan, kecapakan, nilai, dan moral yang diperlukan serta menjadi pedoman bagi mereka untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam masyarakat.


Dengan kata lain, pendidikan ini dapat pula disebut sebagai program pembinaan dan pembekalan bagi warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lainnya, terhadap negara, serta bagaimana perannya dalam membela negara yang pada gilirannya menjadi warga yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.


MKWU PPKn ini diajarkan hingga perguruan tinggi karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan PPKn ini dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. 


Tujuannya untuk membentuk peserta didik (mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (nasionalisme) sesuai dengan dan UUD 1945. 


Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, PPKn ini dikategorikan sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).


Jadi, tidak heran jika di Unsyiah MK ini juga menjadi wajib bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru. Dengan mempelajarinya, semoga semangat cinta tanah air, gotong royong, saling hormat menghormati, toleransi, dan segala nilai-nilai luhur yang termuat dalam Pancasila kembali tersulut kobaran semangatnya.


Selain PPKn, ada hal lain yang perlu diutarakan dalam pengenalan MKWU PPKn ini, yaitu nilai-nilai Keunsyiahan. Ianya merupakan nilai organisasi yang harus dihayati, dipedomani, diaktualisasikan dalam kehidupan akademik dan kiranya juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.


Nilai-nilai Keunsyiahan itu adalah apa yang dirumuskan oleh tim perumus yang diklaim sebagai sesuatu yang digali dari keteladanan yang dimiliki oleh Syiah Abdurrauf As-Singkili yang lebih dikenal dengan Syiah Kuala, seorang ulama besar yang namanya kemudian disematkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala.


Nilai-nilai yang dirumuskan itu adalah Keislaman, Kejujuran. Keikhlasan, Kebersamaan, Kearifan, Kebijaksanaan, Sopan santun, Moderat, Demokratis, Universal, Kreatif, Idealisme, Kedisiplinan, dan Spotivitas. Kiranya nilai-nilai ini juga memiliki peran yang saling menguatkan dengan tujuan dari PPKn yang tengah kita pelajari ini.


Hanya saja, dalam penjelasan nilai-nilai di atas, aspek penggalian keteladanan dari seorang ulama besar ini tidak dimunculkan.


 Nilai itu dijabarkan dalam bentuk contoh perilaku yang harus dikembangkan, bukan contoh keteladanan yang otentik ada dalam diri Syeikh Abdurrauf As-Singkili.


Namun bukan berarti nilai-nilai Keunsyiahan itu tidak digali dari sana; penjelasannya saja yang belum penulis temukan dalam Buku Saku Nilai-Nilai Keunsyiahan. 


Karenya tentu perlu diambil satu contoh di mana keteladan itu ada pada diri Syeikh Abdurrauf As-Singkili. Di sini penulis ambil Demokratis. Ya, Syiah Kuala adalah sosok yang sangat demokratis. Di eranyalah kepemimpinan Sulthanah mendapat tempat di hati masyarakat. 


Bukan tidak ada yang mencoba memfatwakan sebaliknya, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin, namun faktanya fatwa itu tidak berlaku di masa beliau.


Artinya, apa yang berlaku saat itu adalah sesuatu yang kini masih terus diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia, dan kiranya masyarakat dunia. 


Gerakan emansi dan kesetaraan gender masih mendapat perlawanan yang sejatinya perlawanan itu bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang ada. 

Tuesday, July 21, 2020

Demokratisasi Aparatur Sipil Negara

Sumber: ogabogasvb.com

Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa - Pasal 10 UU 5 Tahun 2014.
"Bu, saya butuh "ini" untuk mengurus jaminan kesehatan buat anak saya yang baru lahir" kata seorang pegawai baru kepada pegawai lama yang mengurusi bidang tersebut.

"Ya sudah, fotokopi aja berkasnya! Berkasnya di situ" jawab pegawai lama sambil menunjuk ke arah berkas dimaksud. Perintah itu dituruti oleh pegawai baru itu. Singkat cerita, ketika selesai memfotokopi, ia diminta untuk melegalisir berkas tersebut. Itupun ia lakukan dengan harapan setelah itu urusannya selesai.

Tiba-tiba, seorang pegawai lain menanyakan, "ini buat apa, pak?" Seketika pegawai baru tersebut menjelaskan ulang apa yang ia butuhkan. Pegawai tersebut malah menjawab, "berkas yang bapak minta harusnya yang terbaru, yakni ketika nama anak bapak sudah tertera di dalam berkas tersebut".

Dengan penuh kecewa, ia bertanya dengan pegawai lama tadi. "Kenapa ibu suruh saya melakukan ini dan itu jika ternyata berkas yang saya minta belum tersedia?" tanyanya kesal. 

"Oh, saya nggak tahu." jawab pegawai lama itu dengan entengnya. "Bukankah saya sudah menjelaskan kebutuhan saya? Jika tidak tahu kenapa meminta saya melakukannya?" ujar pegawai baru menimpali.

Bukannya meminta maaf, pegawai lama ini malah menjawab dengan congkaknya. "Kan sudah saya bilang, saya tidak tahu. Kamu mau apa? Kamu mau memperpanjang?" tantangnya. Tentu tantangan/jawaban itu semakin menyakiti hati si pegawai baru.

Coba kita perhatikan kejadian di atas dengan seksama. Kisah tersebut kerap, atau paling tidak pernah terjadi di dalam sebuah institusi. Senioritas yang diperparah dengan gap generasi kerap dialami oleh instansi-intansi pemerintahan, mungkin juga di sektor swasta.

Senioritas dan gap generasi ini kerap membuat pegawai lama merasa dialah yang semestinya dilayani. Padahal, melayani dan dilayani soal tugas dan fungsi masing-masing. Dosen melayani mahasiswa, tendik melayani dosen, dan secara umum ASN/PNS melayani masyarakat.

Berangkat dari kisah di atas, kiranya ada problem yang harus segera diselesaikan. Mengapa, mengingat perubahan peraturan, perubahan zaman atau era, serta cepatnya laju perkembangan harusnya diikuti pula oleh ASN yang mampu mengimbangi perubahan tersebut.

Jika antar pegawai saja hal-hal demikian, yakni buruknya pelayanan masih dirasakan ada, kita bisa membayangkan bagaimana layanan yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Tanpa mengurangi apresiasi, karena memang perubahan itu juga ada, namun perbaikan harus terus dilakukan. 

Aparatur Sipil Negera (ASN) memiliki tiga fungsi utama: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jika kita adalah ASN (baca: PNS) tersebut, maka tiga fungsi ini erat kaitannya dengan cara kita melihat diri dan orang sekitar kita.
Artinya, ketiga fungsi di atas akan tidak berfungsi ketika kita masih menggunakan cara pikir lama yang otoriter. Dan penggunaan old perspective ini tidak terbatas oleh usia. Genarasi milenialpun berpotensi menjadi tertutup sekiranya mengikuti arus di mana ia bekerja.
Perspektif lama bukan satu-satunya masalah. Terkadang, penggunaan perspektif baru juga tidak selalu sejalan dengan dunia penyelenggaraan negara. Misalnya, kecenderungan politik sebagai hak di mana ASN justru dituntut untuk netral.
Di sini, saya merasa penting untuk dilakukannya upaya-upaya demokratisasi ASN. Demokratisasi ini harus dibatasi oleh netralitas dan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Selebihnya, ASN harus menjadi pribadi yang demokratis,
Demokratisasi semakna dengan pendemokrasian, yakni suatu proses, perbuatan, atau cara mendemokrasikan sesuatu, seperti cara pandang. Sederhananya, demokratisasi adalah menjadikan sesuatu yang tidak/ belum demokratis menjadi demokratis.
Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan demokratis? Sebelum menjawabnya, pengertian demokrasi harus lebih dulu kita utarakan. Demokrasi—dalam arti yang paling populer—adalah suatu sistem kekuasaan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Demokrasi sering dirangkai dalam jargon “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena rakyat merupakan sekumpulan individu, maka demokrasi juga identik dengan perlindungan individu atau secara umum melindungi Hak Asasi Manusia.
Melindungi individu dan rakyak atau hak-hak mereka ini adalah konsekuensi atau tujuan dari sistem yang berasal, dilakukan oleh, dan ditujukan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Inilah arti demokratis.
Lantas, apa yang dimaksud dengan proposal saya di atas? Demokratisasi ASN ini sejatinya mengaktualisasikan fungsi ASN itu sendiri, khususnya dalam hal melayani di mana ASN merupakan pelayan publik. Artinya, di sini ASN mesti paham apa dan bagaimana ia harus melayani.
Demokratisasi ASN dapat diartikan sebagai upaya mengubah paradigma ASN dari perasaan hebat dan tinggi karena memiliki jabatan ke pradigma sebaliknya, merasa rendah karena fungsinya sebagai pelayan.
Di sini ASN wajib menjadikan orang yang dilayaninya sebagai raja atau setidaknya sebagai atasannya. ASN yang demokratis berarti ASN yang mengerti dirinya dan seluruh penyelenggara negara, bahkan Presiden sekalipun adalah pelayan bagi rakyatnya.
Maka akan aneh jika ASN tidak mau meminta maaf dan berlagak paling benar dan merasa tinggi, terlebih jika sebenarnya ia memang melakukan kesalahan. ASN sejatinya harus rendah hati dan bekerja sepenuh hati.
Orientasi layaan yang ia berikan semata-mata untuk membuat orang yang dilayaninya puas atas kerja-kerja yang ia lakukan. Jadi sebenarnya tidak sekadar melaksanakan kewajiban, ASN mestinya inovatif dan sedikit longgar sepanjang tidak melanggar aturan.
Sedikit longgar ini misalnya, ketika seseorang dari kampung dating ke tempat kerjanya namun sebenarnya jam layanan sudah ditutup. Melihat jarak yang sudah ditempuh orang tersebut, seorang ASN mestinya tetap bersedia melayani, terlebih jika ia tidak sibuk atau sedang tidak ada kerjaan.
Demokratisasi ASN ini penting mengingat masih sangat banyak ASN merasa sebagai orang yang dibutuhkan. Ia merasa dirinya sebagai orang yang dimintai pertolongannya. Maka tidak heran jika apa-apa yang diberikan olehnya dan negara kerap menggunakan istilah “bantuan”.
Jika kata “bantuan” digunakan atas kesadaran diri bahwa kita adalah “pembantu” bagi rakyat, tentu tidak ada persoalan. Masalahnya terletak pada perspektif kita. Kita selaku ASN kerap membantu dengan paradigma bahwa kita pemiliki barang/jasa dan tentunya lebih baik dari penerima barang/jasa (rakyat).
Padahal, di negara yang demokratis kekayaan negara harus diartikan sebagai miliknya rakyat. Sehingga apa-apa yang dikuasai negara selalu diterjemhkan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat.
Demokratisasi ASN berarti membalikkan piramida kekuasaan. Pimpinan sejatinya berada di bawah rakyat yang berfungsi untuk melayani orang yang dipimpinnya, yang berarti pula ASN menjadi pelayan bagi rakyat Indonesia.
Kepentingan orang-orang yang kita pimpin berdasarkan fungsi kita masing-masing adalah raja dalam sistem demokrasi. Setidaknya, jikapun sulit menempatkan diri sedemikian itu, sekurang-kurangnya kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Semoga Bermanfaat.

Agar lebih memahami bagaimana seharusnya pelayanan publik itu dilakukan dalam kaitannya dengan ide demokratisasi ASN di atas, lihat video ini.

Tuesday, July 7, 2020

Pentingnya Menafsir Ulang Pancasila

Sumber: jalandamai.net
Setelah Pancasila disepakati sebagai dasar negara, terhadap upaya yang hendak merubahnya, bahkan ketika ia berasal dari salah satu kelompok Islam, nyatanya tidak didukung begitu saja oleh kelompok Islam lainnya.
Padahal, sekiranya kelompok-kelompok Islam kembali bersatu, boleh jadi jumlah mereka sangat banyak. Asumsi ini penulis landaskan pada dugaan semata, di mana pengajaran-pengajaran bahkan lembaga pendidikan Islam kian menyebar hingga ke semua kalangan. 
Sekarang ini, kelompok nasionalis bahkan sudah Islamis, sementara kelompok Islam sudah terlebih dahulu mencintai bangsa dan negara ini. Terlepas dari itu, belakangan kembali muncul gerakan-gerakan yang mencoba merubah dasar negara Indonesia. 
Namun, tuduhan itu tidak bijak sekiranya hanya dialamatkan pada kelompok Islam semata. Tentu kelompok lain ada yang merasa bahwa Pancasila belum merangkul segenap bangsa yang meliputi ragam agama—terlebih agama lokal nusantara. 
Menurut penulis, sila pertama selalu saja menjadi akar dari masalah dasar negara Indonesia. Setidaknya ada tiga bukti yang dapat dikemukan. Pertama, berubahnya urutan serta frasa “Ketuhanan yang berbudaya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. 
Perubahan ini menempatkan Ketuhanan di urutan pertama yang sebelumnya justru di akhir. Setelah kesepakatan ini dicapai dengan ditandatanginya piagam Jakarta, Hatta disebut-sebut sebagai tokoh yang mengusulkan perubahan. 
Perubahan selanjutnya adalah bukti kedua di mana sila pertama itu dipagkas menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa (tanpa “kewajiban menjalankan syari’at…dst”)”. Sampai di sini pergolakan sedikit meredam akibat intervensi Soekarno. 
Namun, Hatta kemudian mengambil peran yang tepat dengan menafsirkan sila pertama itu sebagai sila yang memimpin sila-sila lainnya. Sulit menangkis bahwa tafsiran demikian karena faktor religiusitas Hatta. Integritas dan kecerdasannya inilah yang membuat Pancasila perlahan diterima bahkan dengan lapang dada.
Baca Juga:  Islam Hatta Pancasila
Bukti ketiga adalah munculnya gerakan-gerakan yang tadi sudah disinggung. Gerakan demikian kiranya disebabkan oleh netralitas Pancasila atau justru karena ketidaknetralannya. 
Netralitas ini dapat disangkal dengan sejalannya Pancasila dengan agama-agama yang dianut di Indonesia. Artinya, enam agama besar yang ada di Indonesia memiliki satu paham bahwa Tuhan itu adalah Esa. 
Ini sama saja dengan prinsip tauhid dalam ajaran Islam. Sejak dulu, khususnya agama-agama samawi memang mengemban visi yang sama, yakni mengesakan Tuhan semesta. Hanya saja hal demikian potensial memicu ketegangan antarumat beragama yang ingin mengklaim dan dipandang paling Pancasilais. 
Karena itu pulalah belakangan begitu terasa di mana Islam kian dibenturkan dengan Pancasila. Ada pihak yang menginginkan kelompok Islam dianggap tidak Pancasilais yang dengannya menjadi sepaket dengan intoleran.
Lalu apa yang mesti dilakukan? Di sini saya tidak menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang sakral, sekalipun saya juga tidak mengusulkan perubahan terhadapnya. 
Yang terpenting justru adalah menangkap apa keinginan dari mereka yang menghendaki Pancasila itu diubah. Setelah menangkap “apa mau mereka”, jika kemauan itu sejatinya adalah luhur, patut untuk dihormati. 
Bagi mereka, yang perlu dilakukan justru menjelaskan atau malah menafsir ulang Pancasila itu biar lebih mengakomodir. Namun, jika mengunggulkan satu kelompok dari golongan lainnya yang mereka inginkan, sewajarnya kita membuka pintu taubat kepada mereka. 
Bahkan, hukuman bisa saja menjadi penebusan dosa (expation) bagi orang-orang yang menentang kesepatakan (Pancasila). Sebagai upaya berpositif thinking, kita anggap keinginan orang-orang yang menghendaki perubahan terhadap Pancasila itu adalah baik. 
Sehingga usulan penulis adalah menjelaskan atau malah menafsir ulang Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang kerap menjadi akar masalah. Setidaknya, ada dua atau bahkan tiga pandangan yang mencuat di sini. 
Pertama adalah anggapan bahwa Pancasila itu tidak Islami. Mereka ini sepertinya hanya meyakini bahwa satu-satunya kebenaran adalah Islam. Boleh jadi, segala sesuatu, asal dilabeli dengan “Islam/i”, dapat mereka terima sebagai kebenaran. 
Sedangkan konsep lain yang secara subtantif adalah Islami, namun karena beda istilah dan penyebutan, mereka anggap salah sama sekali. Kedua, ada pula anggapan bahwa Pancasila itu hanya mengakomodir paham enam agama besar. 
Menurut pandangan kedua ini, konsep Ketuhanan yang benar di Indonesia tidak seluruhnya Esa. Agama-agama lokal itu justru menganut paham banyak Tuhan (politeisme).
Ketiga adalah pandangan yang malah ingin menghilangkan unsur Ketuhanan atau dengan istilah lain adalah negara tanpa anasir agama (negara sekuler). Pengaruh arus globalisasi kiranya turut pula menggiring bangsa Indonesia ke arah ini. 
Sekalipun sekularisasi bukanlah isu terbaru, namun upaya kelompok sekuler kian terasa pula belakangan dan turut mewarnai pergolakan isu-isu filosofis kenegaraan. Bahkan beberapa orang berpandangan bahwa Indonesia adalah negara sekuler sekalipun didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, di samping ada pula yang beanggapan bahwa Indoenesia adalah negara Islam/i. 
Terlepas dari itu, menampung kesemua pihak di atas terlihat musykil dilakukan. Satu-satunya jalan—karena Pancasila tidak dapat diubah menunut UUD—adalah menafsir ulang Pancasila itu dengan mangambil sikap tegas, mana tafsiran yang harus dibuang, mana tafsiran yang dapat diterima.
Tentu, tafsir manapun akan menimbulkan korban. Di sini hanya perlu memastikan bahwa tidak ada yang dapat dihukum karena meyakini sesuatu. Prinsip yang menyatakan setiap individu berhak memeluk agama dan beribadah berdasarkan agamanya dan semisalnya adalah prinsip yang tidak dapat diganggu gugat (Pasal 28E ayat 1 & 2). 
Terakhir, bagaimanapun tafsiran itu nantinya, bahkan sejak awal menafsirkan, sikap kita harus terbuka sebagai bangsa yang sudah 72 tahun merdeka. Keterbukaan kita menjadi kunci dalam memperkokoh pondasi bangsa dan negara yang belakangan sedikit bergoyang. 
Kita harus bisa menerima kebenaran wahyu (transedental) di samping penerimaan kita terhadap sesuatu yang nyata. Sebab, bagi mereka yang berpikir terbuka, dua hal itu hanyalah soal tabir belaka. Keduanya sejatinya nyata dan benar adanya. Nah!
--
Tulisan ini telah terbit di NusantaraNews pada 30 Agustus 2017.