Sunday, July 12, 2020

Tata Laksana Hukuman Cambuk dalam Islam

Sumber: www.acehtrend.com

Hukuman cambuk merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bahkan sering disebut sebagai uqubat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. 
Hukuman ini hadir dalam dua kategori, yakni hudud dan takzir. Cambuk sebagai hudud lumrah dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nash. Itu sebabnya, berbicara hukuman cambuk sebagai hudud kerap disamakan dengan pelaksanaan ibadah; tidak ada logika di dalamnya. 
Berbeda dengan hukuman cambuk yang diklasifikasikan sebagai takzir. Hukuman cambuk dalam kategori kedua ini boleh diinterpretasi baik jenis, jumlah, dan tata laksananya. Pada bagian inilah hukuman cambuk cenderung diterima sebagai hasil ijtihad yang mungkin berubah-ubah.
Untuk konteks Aceh, kedua konsep cambuk di atas diterima dan diadopsi DPRA melalui qanun hukum jinayat dan tatalaksananya diatur oleh qanun hukum acara jinayat. 
Jika dicermati, hukuman cambuk dalam qanun hukum jinayat memang terbagi menjadi dua jenis, yakni hudud dan takzir. Hanya saja, pelaksanaan kedua jenis cambuk tersebut tidak dibedakan sama sekali. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah dan rumusan sanksi semata. 
Takzir cambuk memiliki batas maksimum khusus dan umum tapi tanpa minimum khusus. Sedangkan hudud tidak mengenal kedua istilah itu. Hudud cambuk merupakan sanksi tunggal; tidak ada maksimum-minimumnya, juga tidak pula mengenal sanksi alternatif maupun kumulatif.
Tata laksana (hukum pelaksanaan) cambuk dalam Alquran dapat dilihat pada ayat 2 dari surat An-Nur. Ayat itu menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk (dalam kasus zina) harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. 
Ayat ini menjadi dasar bahwa tata laksana hukuman cambuk harus di depan umum atau tempat terbuka. Hanya saja, apakah dalam kasus lain tata laksana pencambukkan dapat disamakan? Di sini, esensi dari pelaksanaan cambuk disebut agar dapat dipersaksikan oleh sekumpulan orang beriman. 
Artinya, tata laksana demikian tidak lain agar unsur tujuan dari suatu pemidanaan dapat tercapai. Tujuannya adalah agar menjadi pembelajaran bagi mereka yang menyaksikan dan bagi terhukum itu sendiri.
Adapun pelaksanaan hukuman cambuk dalam qanun hukum acara jinayat dilakukan: 1) di depan umum atau di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter; 
2) di atas panggung yang besarnya minimal 3 x 3 meter dengan jarak antara terhukum dan masyarakat yang menyaksikan adalah 12 meter; 3) prosesi itu tidak boleh dihadiri oleh anak-anak, yakni mereka yang usianya di bawah 18 tahun.
Hal ini sesuai dengan Pasal 262 ayat (1) sampai dengan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Pergub Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. 
Tata laksana pencambukkan demikian berlaku sama, baik terhadap hudud maupun takzir. Sampai di sini, qanun hukum acara jinayat sebenarnya sudah mencoba menangkap maksud ayat, tidak sekadar menjalankan teks. 
Sebab, jika benar-benar tekstual, pencambukan terhadap jarimah (kejahatan) lain tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dalilnya.
Ayat tentang tata laksana cambuk di atas berbicara dalam konteks zina semata, bukan dalam kasus lain. Karena penyamaan demikian, muncul satu kesimpulan bahwa tata laksana hukuman cambuk dalam Islam condong merupakan kebijakan penguasa (khalifah). 
Aspek syariat dalam pelaksanaan hukuman cambuk itu terletak pada tujuannya (maqashid), yaitu agar orang lain tahu dan megambil pelajaran dari kasus tersebut. 
Jikapun frasa “di tempat terbuka” adalah sesuatu yang syar’i/qath’i atau disebut hudud (tidak dapat diubah) sebagaimana penjelasan di awal, maka ia hanya terbatas pada makna “tempat terbuka”, di manapun tempat terbuka itu tidak menjadi persoalan.
Kedua, ianya juga hanya dapat dianggap demikian sebatas dalam kasus zina saja. Jika terhadap kasus lain tata laksananya ternyata disamakan, maka penyamaan itu adalah kebijakan penguasa, bukan lagi sesuatu yang Allah dan Rasul tetapkan secara jelas di dalam nash. 
Artinya, asalkan maksud dari pencambukan tercapai, maka tata laksanya dapat diatur lebih lanjut oleh penguasa (khalifah). Lagi pula, makna hudud sebagai hak Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan praktik yang ada.
Di era Umar (misalnya), seorang pencuri yang sampai hisabnya bahkan tidak dipotong tangannya oleh Umar (khalifah) saat itu karena alasan paceklik dan honor yang tidak dibayar kepada pencuri. 
Ini bukan sekadar soal tata laksana, bahkan hukuman itu sendiri ditiadakan oleh Umar karena aspek-aspek tertentu. Al-Naim bahkan mengusulkan perombakan terhadap definisi hudud yang selama ini dipegang oleh banyak orang. 
Ia mengatakan bahwa hudud bukanlah perkara yang mutlak menjadi haknya Allah dan Rasul (Abdullah al-Naim, Dekonstruksi Syariah, 2004). Alasannya adalah, tidak semua yang termaktub dalam nash disepakati hukumnya. Seperti kasus mabuk (syurbu al-khamr) dan riddah (murtad).
Para ahli berbeda pendapat mengenai hukuman syurb al-khamr dan riddah. Anehnya, mereka malah sepakat menyebutnya kedua jarimah itu sebagai hudud. 
Semestinya, kata al-Naim, jika terjadi perbedaan pendapat, bukankah itu berararti masih belum cukup jelas dan karenanya meminum khamar dan riddah tidak pantas dimasukkan sebagai perbuatan yang terklasifikasi sebagai hudud?
Alasan kedua karena tidak semua yang disebut, bahkan oleh Alquran sekalipun mengandung kepastian. Misalnya masalah pemberontakan (hirabah) yang sanksinya sangat beragam: dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki selang seling, atau di buang dari negeri tempat tinggalnya. Bukankah dalam hal ini penguasa pula yang menentukan mana sanksi yang tepat bagi pelaku hirabah?
Persoalan pencambukan di atas masih sebatas kajian teori. Dalam praktiknya, pencambukan bahkan lebih banyak lagi modelnya. Di Kelantan, Malaysia, eksekusi cambuk diserahkan kepada kebijakan hakim, apakah dilakukan di Penjara atau di tempat umum. 
Pangeran Arab Saudi bahkan dikabarkan dicambuk di penjara Jeddah (CNN Indonesia, 3/11/16). Artinya, tata laksana hukuman cambuk bukanlah persoalan yang seragam baik konsep maupun pelaksanaannya. Penulis sendiri melihat bahwa pencambukkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) justru lebih berdasar. 
Selain masih dapat disaksikan karenanya memenuhi unsur keterbukaan, anak-anak akan terhindar dari menyaksikan pencambukkan tersebut. Ada banyak kemaslahatan lain dalam pelaksanaan demikian yang tidak mungkin dijelaskan dalam tulisan sederhana ini. Allahu a’lam.
--
Tulisan ini telah terbit di www.acehtrend.com pada 22 April 2018.

Friday, July 10, 2020

Memahami Keberlakuan Qanun Jinayat Aceh

Sumber: rencongpost.com
Hukum yang baik adalah yang tidak membeda-bedakan. Namun, ia harus pula melindungi kebebasan berkeyakinan, berpendapat, beragama, serta Hak Asasi Manusia lainnya - Khairil Akbar.
Diberitakan di media-media bahwa dua orang Budha dicambuk karena berjudi. Pada mesin pencarian google, muncul laman bertita dari Tempo, Serambi Indonesia (Tribun Aceh), dan media media-media lainnya.
Tempo menulis dengan judul "Pertama Kali, Penganut Budha di Aceh Dihukum Cambuk". Lalu judul berita ini berubah menjadi “Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk".
Memang judul terbaru jadi lebih netral, tapi mengapa berubah? Kita sering terkecoh oleh pemberiataan-pemberitaan demikian. Tapi, ketika judul itu diklik, tidak hanya judul dan konten, terkadang kita malih dialihkan ke laman yang lain. Banyak orang melakukan hal demikian.
Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengulas pelanggaran yang tergolong dalam economic crime atau business crime di atas. Yang menarik di sini adalah “dicambuknya penganut Budha di Aceh.
Kejadian ini akan runyam sekiranya digoreng oleh media-media tidak bertangung jawab. Akan muncul reaksi-reaksi pro-kontra yang kurang subtantif. Alhasil, media mendapatkan untung karena share dan rating, sedangkan pembaca ribut tanpa mengerti persoalan.
Untuk itulah penulis mencoba memberi paparan terkait hal ini. Tulisan ini hendak menjawab mengapa non-muslim di Aceh dapat dicambuk (diberlakukan Qanun Jinayat)?
Saya mencoba menjelaskannya lewat krtitik terhadap pemberitaan Tempo (tempo.co, 11/3/17). Di situsnya Tempo menuliskan bahwa di Aceh pernah pula ada non-muslim yang dicambuk.
Artinya, kata "pertama kali" pada judul yang belum diubah harus dimaknai sebagai “pertama bagi penganut Budha yang berjudi”. Sedangkan bagi non-muslim yang lain dalam peristiwa lain, pernah pula hukuman cambuk diberikan.
Adalah seorang perempuan yang beragama Kristen non-muslim pelaku tindak pidana (jarimah) yang pertama kali dicambuk di Aceh sebagaimana diterangkan oleh Tempo sendiri. Itu artinya, kata “pertama kali” harus dibatasi sesuai penjelasan ini.
Kedua, Tempo menuliskan bahwa Qanun Jinayat hanya berlaku bagi muslim. Namun, bagi pelaku yang non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai Qanun atau hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hal ini sesuai bila mana suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama antara seorang atau lebih non-muslim dan seorang atau lebih muslim di Aceh.
Bila pelaku tindak pidana hanya non-muslim, maka KUHP yang berlaku baginya, kecuali pada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh Qanun, namun KUHP tidak melarangnya (Lihat Pasal 5 Qanun Jinayat huruf (b) dan (c)).
Dalam kondisi kedua ini, non-muslim harus tunduk agar kegoncangan dan ketidakadilan dapat dihindari. Masyarakat tentu marah sekiranya non-muslim dibebaskan begitu saja, padahal seorang muslim yang melakukan perbuatan yang sama harus dipidana.
Itu sebabnya, non-muslim tidak mungkin dibebaskan karena alasan Qanun Jinayat tidak berlaku bagi mereka. Seyogyanya pemberlakuan demikian tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah sangat bijak perumusannya.
Padahal, normalnya, suatu hukum yang diberlakukan, maka pemberlakuannya tidak akan pandang bulu, tidak akan membeda-bedakan etnis atau agama tertentu, tidak pula membedakan jenis kelamin dan warna kulit.
Kita bisa bayangkan bila Qanun Aceh seluruhnya berlaku normalnya suatu aturan, yaitu juga berlaku bagi non-muslim tanpa pembedaan, tentu akan ada sorotan yang tajam karena Aceh menerapkan syariat Islam.
Lumrah kita ketahui bahwa sorotan ini semata-mata karena ada kata Islam, Syariat, dan yang dianggap serupa dengannya. Orang-orang tentu protes karena Qanun Aceh memaksa non-muslim untuk tunduk dan menjalankan syariat Islam.
Tapi, Qanun tidak meminta mereka menjalankan, melainkan jangan melanggar. Dua istilah ini punya konsekuensi yang berbeda. Dipaksa menjalankan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD.
Sedangkan jangan melanggar sebenarnya mereka tidak berbuat apa-apa, tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah HAM, lantas dicabut hak itu dari mereka.
Dalam kasus ini (perjudian), penjelasan pihak Kejaksaan bahwa non-muslim dapat memilih adalah tepat. Hal ini karena: 1. Mereka melakukan tindak pidana bersamaan dengan muslim di wilayah hukum Aceh.
2. Tindak pidana tersebut diatur pula dalam KUHP (Lihat Pasal 303/303 bis). Artinya, tidak boleh non-muslim pelaku tindak pidana itu dipaksa tunduk pada Qanun berdasarkan Pasal 5 Qanun Jiayat itu sendiri.
Mereka tinggal pilih, dihukum pakai KUHP atau pakai Qanun. Yang tidak mungkin terjadi adalah mereka dibebaskan sedangkan seorang atau lebih muslim melakukan perbuatan yang sama harus dicambuk, atau denda, atau dipenjara.
Jadi, cambuk atau secara keseluruhan adalah Qanun Jinayah baru berlaku kepada non-muslim harus memenuhi dua syarat, satu karena melakukannya bersamaan dengan pelaku muslim, kedua karena alpa/kekosongan hukum dalam KUHP.
Syarat pertama menimbulkan pilihan, sedangkan syarat kedua menimbulkan kewajiban yang konstan dan berlaku secara otomatis.
Dari pemberitaan Tempo juga muncul beberapa persoalan. Pertama, setelah tahu bahwa non-muslim dapat memilih dihukum berdasarkan Qanun atau KUHP, Tempo juga menulisnya demikian, mengapa pelaku dalam berita itu mengatakan bahwa mereka harus mematuhi peraturan di wilayah Aceh?
“Dalam proses hukumnya, Alem dan Amel akan dihukum hukuman penjara sesuai dengan KUHP. Namun keduanya memilih hukuman cambuk,” tulis Tempo. Tapi pada bagian wawancara, pelaku mengatakan, “Kami hidup di Aceh, sehingga kami harus mematuhi peraturan di wilayah kami.”
Ini jelas bertentangan. Pelaku dibilang memilih tunduk pada Qanun di satu sisi, tapi di sisi lain—dalam wawancara itu—mereka malah terkesan terpaksa karena tinggal di Aceh, dan dengannya harus tunduk pada hukum yang berlaku di Aceh.
Sesuatu yang kontradiktif seperti ini harusnya digali kembali.  Tapi dari pemberitaan itu Tempo sepertinya tidak melakukannya.
Berbeda dengan Tempo, berita lokal di Aceh, Serambi Indonesia (aceh.tribunnews.com, 10/3/17) memberi judul yang lebih tepat, yaitu “Terlibat Perjudian Pemeluk Budha Ini Memilih Dihukum Syariat Cambuk”.
Dalam kasus ini, Tribun Aceh tentu lebih paham persoalan dan memberi judul sebagaimana mestinya. Ya, judul demikian tentu lebih sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terlepas apakah Qanun Jinayat itu ideal atau tidak. Atau, anggaplah semua orang kontra terhadap Qanun tersebut. Tapi apakah benar pemberitaan seperti di atas? Secara etik, apakah baik media berbisnis demikian? Apa sebenarnya yang dicari? Share dan rating? Lalu mengabaikan kami, konsumen? Semoga bermanfaat.
--
Tulisan ini telah terbit di NusantraNews pada 23 Maret 2017.

Tuesday, June 23, 2020

Islam dan Kebinekaan

Sumber: news.detik.com

Islam agama suci lagi samawi
Turun dari Rabbi disebarkan Nabi
Petunjuk hidup agar tak rugi
Diakhirat kelak tak mungkin lagi merubah diri
Pluralitas atau perbedaan dari berbagai aspek merupakan kenyataan yang harus diterima. Bukan karena Tuhan tidak bisa menciptakaan manusia dalam satu suku, agama, bahasa, warna kulit, dan pikiran. Itu sangat mudah bagi Tuhan.
Tuhan justru ingin menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menciptakan keberagaman itu. Tujuannya agar manusia menyadari, terkagum-kagum; betapa indah Sang Pencipta, betapa besar Allah ta’ala, dan betapa penyayangnya Tuhan kepada kita.
Keberagaman hasil ciptaan Tuhan punya maksud agar kita saling mengenal. Mula-mula Tuhan menciptakan kita dari pasangan laki-laki dan perempuan, lalu kita terlahir menjadi anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Lantas, Tuhan menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kita saling berinteraksi, menganal satu dengan yang lainnya.
  Baca Juga: Problem Dasar dari Qanun Poligami                                    
Konsekuensi dari keberagaman itu antara lain adalah tradisi dan budaya yang beraneka dan banyak jumlahnya. Adapun Islam, ia hadir sebagai agama yang melindungi budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang baik itu. 
Dalam pandangan yang lebih fair, Islam bahkan mengadopsi budaya tertentu untuk dijadikan sebagai kebudayaan Islam—biasanya sebagai alat mengislamkan komunitas tertentu, atau tetap menjadi budaya setempat sementara Islam menghormatinya. 
Bukan karena Islam tidak sempurna. Bukan pula karena Islam hanya soal ibadah (dalam arti khusus) saja. Hal demikian merupakan bukti bahwa Islam bukan Arab, dan Arab bukan bukan pula Islam. 
Islam hanya petunjuk, pedoman hidup, agama yang mengapresiasi budaya, yang memuliakan akal manusia, membebaskan manusia dari kejahiliyahan ke puncak peradaban, dan suci bersumber dari Tuhan.
Hanya saja, budaya dan tradisi tidak semuanya baik. Beberapa tradisi dan budaya justru merendahkan martabat manusia. Terkadang budaya dan tradisi tertentu bahkan menjadikan manusia lebih rendah dari hewan.
Tanpa menyebut budaya-budaya dan tradisi-tradisi apa saja, manusia punya akal yang mampu menalar hal tersebut. Dalam Islam, al-Quran dan sunnah adalah tolak ukur benar tidaknya atau baik buruknya segala sesuatu. 
Dengan dua tolak ukur ini serta pertimbangan akal budi manusialah suatu tradisi dan budaya nantinya dinilai, apakah dapat diterima (dipertahankan) atau justru ditolak (ditinggalkan).
Kembali ke persoalan keberagaman, Islam sebagai agama juga merupakan satu identitas sementara Kristen, Hindu, dan agama lainnya merupakan identitas yang berbeda. Dengan kata lain, Islam juga hadir menjadi warna lain yang menjadikan pelangi kehidupan terlihat mempesona. 
Paling tidak, demikianlah umat agama lain memandang Islam. Layaknya suatu agama, Islampun kerap dianggap sebagai penghambat kemajuan bahkan persatuan. Pandangan demikian, selain keliru, juga cenderung ingin meninggikan satu cara pandang tertentu di atas Islam. 
Sebut saja pluralisme yang meyakini kita adalah sama (secara terpaksa) dan tersesat di antara pertanyaan-pertanyaan mendasar, lantas mengapa harus Islam jika agama lain sama saja?
Perbedaan atau keberagaman sebagai given (pemberian Tuhan), mesti dipahami sebagai alasan mengapa kita harus bersatu. Karena setelah menyatakan bahwa kita memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Tuhan secara tegas menyebutkan tujuan keberagaman itu. 
Allah meminta kita untuk saling kenal. Di ayat yang berbeda, Tuhan bahkan mewajibkan kita untuk menjadi satu kesatuan ummat yang bersatu dalam menyeru kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. 
Di sini berarti Tuhan juga menciptakan peluang bahwa perbedaan tidak selalu harus dipisahkan, justru sedapat mungkin untuk disatukan. Seperti Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu jua.
Namun ada yang keliru dari konsep penyatuan, yaitu penyamaan yang dipaksakan. Agama lain dipaksa masuk Islam – padahal la ikraha fi al-din, lantas Islam juga dipaksa untuk ikut millah agama atau paham yang lain. 
Allah pernah memberi pernyataan keras terkait hal ini, bahwa jika Dia menghendaki maka semua ummat akan beriman dan menyembah-Nya. Namun, Tuhan tidak menghendaki itu agar nabi Muhammad dan kita tahu posisi dan berdakwah sesuai kapasitas kita masing-masing. 
Tidak ada yang boleh menyerobot hak Tuhan jika Tuhan tidak memberikan hak itu. Ya, sesungguhnya kita hanya menyampaikan petunjuk, sampai tidaknya, diterima tidaknya, maka tidak ada kewenanggan kita memaksa orang lain.
   Baca Juga: Islam di Aceh: Syariat dan Siasat                                                     
Kemudian, ada pula anggapan bahwa setiap pemberian (given) harus dijaga dan dipertahankan. Pandangan demikian tidak sepenuhnya benar. Pemberian terkadang punya maksud agar kita mengubahnya. 
Sebut saja orientasi seks – sebagian negara telah melegalkannya, pemberian seperti ini harus dinormalkan kembali; bahwa perempuan harus suka laki-laki dan laki-laki harus suka perempuan. 
Mempertahankan given ini justru mengundang musibah karena Allah jelas melarangnya. Contoh besar pernah terjadi di masa Nabi Luth ‘alaihi al-salam, di mana kaumnya diberi azab karena homo seks.
Singkatnya, pemberian terkadang bagaikan penyakit yang kita disuruh untuk berusaha mengobatinya. Mungkin analoginya kurang tepat karena alasan bahwa penyakit tidak tergolong kepada given, sebab manusia bisa menciptakan sakit itu sendiri. 
Namun dapat dibantah bahwa setiap yang diusahakan manusia sejatinya juga pemberian Tuhan. Lagi pula, sakit juga bukan sesuatu yang diminta oleh manusia, sementara Tuhan memberinya. Jadi, keberagaman seperti ini tidak tergolong kepada keberagaman yang patut diapresiasi, bahkan mesti dibasmi.
Lanjut dari pada itu, keberagaman punya ruang tersendiri dan tidak boleh masuk di segala ruang. Hanya di beberapa aspek kehidupan saja manusia bisa beragam bahkan menciptakan keberagamannya sendiri. 
Misalnya men-design rumah, berpakaian asal menutup aurat, metode belajar kreatif, dan sangat banyak keberagaman lainnya. Adapun shalat, zakat, puasa, membaca al-Quran, dan lainnya, merupakan contoh amalan yang memiliki aspek khusus, yang tidak boleh diada-adakan, dan mesti mengikuti praktek Nabi. 
Hal ini karena kita tidak punya wewenang bahkan tidak tahu motif pensyariatannya. Meskipun kita dapat menggali hikmah-hikmah tertentu, namun mengapa tiga rakaat, mengapa 100 kali jilid, mengapa harus ada ruku, harus sujud, dan sebaginya, tidak diketahui persis alasannya. Melaksanakannya hanya karena ketaatan iman semata.
  Baca Juga: Islam dan Indeks Toleransi di Aceh                                                    
Dapat disimpulkan bahwa, di satu sisi Islam menghormati perbedaan, namun di sisi lain, Islam juga harus seragam. Tidak hanya Islam, agama-agama lain tentu harus punya kesamaan di mana pemeluknya tidak diberi kewenangan menciptakan perbedaan yang merusak kesucian agamanya. 
Biasanya yang seragam itu adalah persoalan ibadah-ibadah mahdhah saja. Pun demikian, harus pula dipahami bahwa satu amalan belum tentu mahdhah keseluruhannya. Membaca al-Quran tidak khusus dari sisi waktu, kita bisa membaca kapan saja. 
Al-Quran yang dipakai juga tidak mesti jilidan kertas yang tebal, boleh pakai Quran digital. Namun, membaacanya dengan kaidah tajwid dan langgam Arab yang disepakati adalah keharusan yang tidak bisa diganti dengan cara lain. Apa pun alasannya, terlebih dengan alasan menusantarakan Islam agar lebih sesuai dengan kondisi ke-Indonesiaan.
Note:
Ditulis oleh Khairil Akbar. Tulisan ini telah terbit pada 27 Juli 2017 di Nusantra News.

Monday, June 22, 2020

Aswaja Vs Wahabi di Aceh

Sumber: chirpstory.com/
Kamis, 13 Juni 2019 lalu Ust. Firanda bertandang ke Banda Aceh. Kedatangannya tentu bukan dalam rangka melancong (jalan-jalan) layaknya seorang wisatawan. Sudah barang tentu beliau ke Aceh untuk berdakwah. Dari kabar yang tersebar, Ust. Firanda akan mengisi kajian di beberapa masjid sekitaran Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah masjid al-Fitrah, Keutapang.
Sayangnya, kehadiran Ust. Firanda bernasib sama dengan Ust. Abdul Shomad ketika berkunjung ke Bali. Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang menolak mereka. Jika Ust. Abdul Shomad ditolak oleh masyarakat Bali yang notabenenya beragama Hindu, Ust. Firanda justru ditolak oleh sebagian orang Aceh yang mayoritasnya beragama Islam.
Masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai ahlu al-sunnah wa al-jamaah (aswaja) pada awalnya menghadang kedatangan Ust. Firanda di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Ternyata, Ust. Firanda berhasil lolos dari kepungan massa dan dibawa ke Hotel oleh Panitia. Tidak lama di Hotel, massa kembali datang dengan tuntutan yang sama.
Singkat cerita, Ust. Firanda tetap mengisi kajian yang sudah dijadwalkan pada malam harinya di masjid al-Fitrah, Keutapang. Hanya beberapa menit beliau berbicara, ternyata massa aswaja kembali mendatangi keberadaan Ust. Firanda. Kali ini semakin agresif, dan pengajian akhirnya dibubarkan secara paksa. Adu fisik antar jamaah tidak terhindarkan hingga akhirnya memakan korban jua.
Kisruh semacam ini sejatinya telah lama terjadi di Aceh. Pada tahun 2016 lalu, masjid al-Izzah, Krung Mane juga diserang oleh sekolompok orang yang tergabung ke dalam santri dayah dan tentunya selalu ada Front Pembela Islam (FPI) di sana (Baca: AJNN, 23 Mei 2016). Alasannya tidak lain karena masjid tersebut terindikasi berpaham atau setidak telah dikuasai oleh kelompok wahabi.
Di Juli Kabupaten Bireun, masjid Muhammadiyah juga mendapat perlakuan yang sama (Baca: Kemenag Bireuen Larang Masjid Muhammadiyah Berdiri di Juli). Masih di Kabupaten yang sama, masjid Taqwa Samalanga juga dihalangi pembangunannya. Masjid ini bahkan sempat dibakar fondasinya. Alasannya tetap sama; Muhammadiyah juga dianggap wahabi dan bertentangan dengan aswaja (Baca: Tak Sesuai Aswaja, Fondasi Masjid Muhammadiyah Aceh Dibakar).
Tidak berhenti di situ, sebelumnya, kisruh semacam ini juga terjadi di masjid kebanggaan masyarakat Aceh, Masjid Raya Baiturrahman (MRB). Kita masih ingat bagaimana proses salat Jumat sempat terhenti hanya karena masalah tongkat dan azan dua kali. Tujuannya pun masih sama, bahwa mereka ingin mengembalikan MRB ke paham dan praktik ahlu al-sunnah wa al-jamaah.
Al Chaidar menyebut peristiwa anti perbedaan mazhab di atas sebagai bangkitnya konservatisme di Aceh (Serambi Indonesia, 26 Juni 2015). Dan aktor yang selalu hadir dalam peristiwa penolakan wahabi ini tidak lain adalah petinggi FPI di Aceh. Sebagaimana di Indonesia, kita paham benar bagaimana FPI memang sangat ahli dalam aksi-aksi semacam ini.
 Apa yang hendak dijelaskan dalam tulisan ini hanyalah soal warning yang sudah sering diingatkan. Rangkaian kejadian di atas seharusnya cukup menjadi pelajaran dan catatan penting bagi pemerintah dalam merespon potensi kericuhan di masa depan.
Pada 27 Agustus 2018 silam, Dr. Kamaruzzamam Bustamam Ahmad (KBA) bahkan telah menulis begitu jelas dan tepat tentang potensi konflik di Aceh pada 2019 (Serambi Indonesia, 27/8/2018. KBA mengatakan bahwa di tahun 2019 akan terjadi beberapa konflik di Aceh.
Menurutnya, konflik dimaksud bahkan ada yang puncaknya lebih banyak beradu fisik ketimbang non-fisik. Nah, di antara konflik dimaksud adalah konflik antara kelompok yang disinyalir sebagai Wahabi dengan Kelompok Anti-Wahabi. Konflik ini benar-benar terjadi. Sebagaimana dikatakan KBA, konflik ini disertai dengan ancaman dan adu fisik.
Meski KBA tidak menyebut siapa yang Anti-Wahabi itu, sebenarnya masyarakat awam seklipun telah dapat menebak. Lewat tragedi di masjid al-FItrah dan beberapa masjid lain sebelum atau setelahnya, tebakan masyarakat terkonfirmasi bahwa kelompok Anti-Wahabi itu adalah mereka yang mengatasnamakan diri sebagai ahlu sunnah wa al-jamaah (Aswaja).
Apa yang disampaikan KBA sejatinya bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tingkat literasinya begitu rendah. Daya baca kita perlu digenjot. Karena lemahnya daya baca ini pula kita patut menyayangkan lahirnya fatwa MPU terkait dengan pengharaman beberapa buku ghairu mu’tabar untuk dikonsumsi oleh masyarakat awam di Aceh (Baca: Kitab Ghairu Mu'tabar Haram).
Sumber: https://baitulkarim.com/

Saya katakan sebagai bukti karena nyatanya tulisan KBA dan rangkaian peristiwa di atas diabaikan oleh stakeholder di Aceh. Alih-alih menyiapkan strategi pencegahan aksi radikal dan persekusi, pemerintah bahkan cenderung tidak peduli. Parahnya, Pemerintah terkesan membenarkan aksi brutal kelompok aswaja ini. Dengan entengnya, Polisi bahkan berkata bahwa mereka (panitia) sudah diperingatkan.
Jadi, surat dari MPU yang berlandaskan pada fatwa MPU seoalah menjadi hukum positif yang dijadikan dasar oleh Polisi. Padahal, jikapun itu hukum positif—nyatanya tidak, apakah benar persekusi atau pembubaran paksa pengajian semacam ini? Apakah boleh warga main hakim sendiri?
Harusnya pesan KBA ini didiskusikan secara serius. Potensi konflik antara Wahabi dan Anti-Wahabi harusnya diperjelas dengan cara-cara beradab. Dan saya, untuk konflik ini sangat berharap diadakannya debat antar dua kelompok. Di situ, mereka yang dituduh Wahabi juga akan merasa adil karena diberi kesempatan untuk menjelaskan.
Setelah debat itu digelar, harus ada semacam kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa perbedaan pendapat, bahkan dalam segala urusan, merupakan kodrat Tuhan yang mustahil disatukan. Karenanya, agenda berikutnya adalah penguatan nilai-nilai toleransi dan hak asasi manusia. Dua hal ini pentinhg guna mendorong penghormatan dan perlindungan atas keberagaman dan keberagamaan.
Note:
Tulisan ini telah terbit di Qureta.com pada 19/6/2019 silam. Penulis hanya mengganti gambar dan judul karena terlalu panjang untuk blog ini.

Wednesday, June 17, 2020

Islam dan Indeks Toleransi di Aceh

Sumber: analisaaceh


Tulisan ini merupakan kelanjutan dari Islam di Aceh: Syariat dan Siasat yang terbit pada 13 Juni 2020. Artinya, diskusi ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Unsyiah beberapa bulan lalu. Hanya saja, kali ini saya fokuskan pada masalah syariat Islam dan kaitannya dengan toleransi di Aceh.
Konteks Sejarah
Terkait dengan intoleransi, sebenarnya Aceh punya sejarahnya sendiri. Adalah yang paling masyhur pertikaian antara Nurudin ar-Raniry dengan Hamzah al-Fansuri dan Syasuddin al-Sumatrani. Pertikaian ini menyasar pengikut paham wahdatul-wujud yang konon menelan korban dan pembakaran karya-karya yang terkait dengannya.

Meski tidak hidup semasa, konon Nuruddin kerap melayangkan kritik bahkan melabeli wahdatul wujud-nya Hamzah al-Fansuri dan muridnya, Syamsuddin al-Sumatrani sebagai ajaran, paham, atau aliran sesat. Menurut Miswari, label ini sudah ada sebelum Nuruddin mempelajari paham wujudiyahnya Hamzah al-Fansuri yang sebenarnya lebih sederhana.

Miswari mengatakan, analogi yang diberikan oleh Hamzah al-Fansuri sangat dekat dengan kehidupan masyarakat yang karenanya sangat mudah dipahami. Anehnya, Ibnu ‘Arabi yang lebih sukar malah dikagumi oleh Nuruddin, sedangkan Hamzah al-Fansuri malah dilabeli sesat. Memang, Nuruddin nyaris menyesatkan seluruh pengikut paham Ibnu ‘Arabi, meski Ibnu ‘Arabi sendiri ia kagumi (Lihat Hamzah Fansuri dan Konteks Analogi Wahdatul Wujud).
Konteks Sekarang
Untuk konteks hari ini, pertikaian yang paling keras adalah antara Aswaja dan Salafi/Wahabi. Mereka yang menentang Salafi/Wahabi ini secara terang mengatasnamakan diri mereka dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah atau Aswaja. Sedangkan yang mereka tuduh sebagai Salafi atau Wahabi tidak pernah menyebut diri mereka sebagai Salafi maupun Wahabi.


Kelompok yang beberapa kali dibubarkan pengajiannya ini lebih senang menyebut bahwa mereka adalah umat Islam yang paham keagamannya mengikuti manhaj salaf. Salaf sendiri diartikan olehnya sebagai orang-orang terdahulu, yakni para sahabat. Secara etimologis, salaf sendiri berarti kuno, klasik, lampau, lawan dari kata modern.

Disebut ulama salaf maksudnya ulama pada periode lampau. Sedangkan ulama periode belakangan disebut ulama khalaf. Namun, cara beragama demikian memang menjadi model tersendiri yang biasanya dipertentangkan dengan syiah secara universal, namun juga dihadapkan dengan komunitas sunni atau Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.

Pertikaian lainnya adalah antara Aswaja dan Muhammadiyah yang katanya sama saja dengan Wahabi—karenanya dianggap sesat, dan terakhir—jika dapat dikatakan konflik—adalah antara MPU (khususnya Aceh Utara) dan/atau Tastafi dengan MPTT. Konflik-konflik lain boleh jadi ada, namun ketiga konflik internal umat Islam inilah yang dominan.

Perselisihan antara Aswaja - Wahabi belakangan ini berujung pada pembubaran pengajian, pengambilalihan kepengurusan masjid, dan penggantian tata laksana ibadah di masjid tersebut. Sedangkan perselisihan Aswaja - Muhammadiyah akhir-akhir ini berujung pada penghalangan pembangunan masjid dan sempat terjadi pembakaran pondasi masjid.

Adapun konflik MPU dan MPTT bermula pada ajaran Syaikh Amran Waly (MPTT) yang dituduh sesat (meresahkan). Tentu fatwa itu membuat berang pengikutnya dan berujung pada pembakaran karya Alm. Syaikh Jamaluddin Waly (abang Syaikh Amran Waly) yang diklaim telah menjelek-jelekkan pendapat Abdul Karim al-Jilli.

Terkait hal ini, Abu Tumin sebagaimana disampaikan oleh Tgk. Luthfi Arongan (Sekjen Tastafi) dan dimuat dalam media daring liputanaceh.com (17/12/17) merespon dengan mengatakan bahwa tidak ada ulama-ulama Aceh terdahulu yang mengajarkan kitab "Insan Kamil". Respon ini tentu mengisyaratkan ketidakcocokan antara MPU dan/atau Tastafi dengan MPTT.

Tidak hanya antar golongan dalam Islam, antara Islam dan agama lain di Aceh (khususnya Kristen/Katolik) juga pernah berkonflik. Meski secara umum dapat dikatakan baik, bukan berarti konflik agama tidak ada di Aceh. Di Singkil pernah terjadi pembakaran Gereja. Dan kasus itu bukan yang pertama dan satu-satunya.

Alasannya klasik; gereja itu tidak berizin. Tentu alasan serupa bisa dipakai oleh agama lain untuk penolakan serupa. Di Aceh, sepanjang amatan saya, Kuta Cane (Aceh Tenggara) adalah yang terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama. Di sana, gereja dan masjid bisa berdekatan dan bersaing jumlahnya.


Sedang di daerah Aceh lainnya, gereja juga ada, tapi, selain satu dua jumlahnya, pelaksanaan ibadahnya cenderung tertutup. Tidak pernah kita temukan perayaan agama lain di Aceh kecuali di dalam rumah ibadah mereka sendiri.

Diskon di mall juga tidak pernah berlaku selain di hari-hari besar Islam dan Indonesia. Spanduk, baliho, dan semisalnya nyaris tidak pernah terpajang dan mewarnai perayaan agama Kristen, Katolik dan agama lain di Aceh pada umumnya.

Berbeda halnya di Aceh bagian Tenggara. Di sana kita bisa menemukan sekolah yang guru-guru muslim mengajari putra/putri non-muslim, begitupun sebaliknya. Satu keluarga bisa berbeda agama karena perkawinan dan alasan lainnya. Di sana, satu desa bisa muslim semua penduduknya atau campuran dari keudanya; bisa juga Kristen seluruhnya.

Bahkan, bisa dikatakan, anggota dewan non-muslim adanya ya cuma di Aceh Tenggara. Di Aceh lain, jangankan terpilih, jika ada yang mencalonkan diri sudah tentu dipersoalkan sebelumnya. Hal ini karena umat Islam adalah mayoritas di Aceh. Berbeda dengan Aceh Tenggara, Kabupaten ini terbilang sangat majemuk dan plural.


Relasi Islam dan agama lainnya di Aceh sangat bergantung daerah dan kemajemukan warganya. Secara umum dapat disebut baik karena memang agama lain cenderung diam dan adem-ayem. Tidak pernah kita dengar mereka memprotes kebijakan-kebijakan syariat yang secara nyata juga diberlakukan kepada mereka dalam konteks tertentu.

Terakhir, untuk memotret level toleransi di Aceh dapat pula kita selami lewat kanun-kanun yang dihasilkan oleh DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di Aceh. Sebagai contoh, di Aceh, nonmuslim tetap diberlakukan kanun jinayah jika KUHP dan UU pidana di luar KUHP luput mengaturnya, atau karena alasan menundukkan diri yang hanya boleh dilakukan jika kejahatan dilakukan bersama seorang muslim atau lebih.

Sedangkan dalam kanun lainnya, seorang muslim dilarang pindah agama yang jika dilakukan akan dikenai pidana. Tidak sebaliknya, nonmuslim dapat kapan saja masuk Islam dan tidak akan ada hukum negara yang dapat menjerat, terlebih memidananya. Bagian ini juga sudah saya singgung pada tulisan sebelumnya. Boleh jadi, beberapa narasi inilah yang menjadi faktor rendahnya indeks kerukunan umat bergama di Aceh.

Note:
Tulisan ini telah terbit di 
Qureta.com pada 16 Juni 2020.